Resolusi Budaya Nusantara Bersama KERMAHUDATARA

642 dibaca
Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.

Beritanarwastu.com. Dalam rangka mendukung program economic creative desa berbasis kekerabatan marga/desa, KERMAHUDATARA (Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara) punya program untuk berdiskusi dengan mengunjungi pimpinan MPR/DPD-RI dengan mengikutsertakan 500 orang utusan tua-tua adat suku dan tokoh lintas agama dari seluruh nusantara. Pertemuan yang direncanakan dengan pimpinan MPR/DPD-RI itu, menurut pencetus KERMAHUDATARA, Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S., dilatarbelakangi realita sosial.  Pertama, Sistem Hukum Pertanahan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria adalah Hukum Adat yang dalam sila ke-2 Pancasila, landasan Etika Kasih Bangsa (untuk Persatuan adalah Etika Bhinneka Tunggal Ika) yang akan tetapi sejak 60 tahun kemerdekaan, kehidupan ekonomi pedesaan terpuruk menjadi teritori kemiskian dengan akibat lahan pertanian banyak terabaikan diikuti urbanisasi warga desa ke pinggiran kota-kota di seluruh Indonesia;
Kedua, Sistem Peradilan Desa, sejak diberlakukannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 (tentang pemberlakukan Hukum Acara HIR) telah dihapuskan di seluruh nusantara dengan akibat: hubungan hukum kekerabatan marga/desa antara warga desa dan anak rantau semakin terkikis dan generasi muda terbiasa dalam kehidupan hedonisme, individualistis dan materialistis. Ketiga, sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat telah memberi peluang pemberlakuan Sistem Pemerintahan Desa Adat, dengan populasi selitar 800 kepala keluarga (KK) dengan diikuti program “Economic Creative Desa” yang menyediakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBN Tahunan sebesar Rp. 1,4 miliar per desa adat.
Akan tetapi sampai saat ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten belum pernah mengaitkan program “Economic Creative Desa”  tersebut dengan pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat Nusantara (MAHUDATARA) sebagai pemangku kepentingan (stake holder) untuk mendukung dan mengawasi proyek Dana Desa yang saat ini masih dilandasi prinsip dropping dana, seolah-olah Pemerintah Desa adalah tetap sebagai obyek pembangunan (UU Desa telah menempatkan Desa Adat sebagai Subyek Pembangunan dengan kewajiban membuat PERDES/RKJP/RKJM).
Keempat, sejak 60 tahun kemerdekaan kita, Sistem Pemerintahan Desa menggunakan Sistem Desa Dinas sehingga tiap desa yang hanya diisi populasi 100 KK akan sulit meneruskan program “Economic Creative Desa” tersebut. Sementara itu, beberapa desa telah juga menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Kelurahan dengan populasi sekitar 1.000 KK tanpa memberdayakan kekerabatan marga/desa.
Kelima, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sampai saat ini belum konsisten mengakui hak ulayat marga/suku sebagai sumber PAD (Pajak Asli Desa) berakibat kerusakan ecosystem yang mengakibatkan banjir bandang di banyak desa nusantara tak melibatkan warga MAHUDATARA. Sedangkan peranan MAHUDATARA (tua-tua adat suku/marga/tokoh-tokoh lintas agama) sebagai pemangku kepentingan (stake holder) untuk mendukung sistem pemerintah desa adat.
Dalam sistem pemerintahan desa adat, menurut UU Desa/PP 2015, Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) seharusnya terdiri dari 3 unsur, yakni: (1) Pemerintahan desa, (2) Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif yang turut melakukan penyusunan RKJP/RKJM dan pengawasan proyek dana desa adat, (3) erapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan desa.
Dalam sistem pemerintahan desa itu desa adat sudah harus membentuk Lembaga Adat Desa (LAD) yang keanggotaannya dipilih oleh satuan kerja (Satker) MAHUDATARA yang dibentuk berdasarkan SK bupatri sesuai usulan Satker MAHUDAT. Berbagai sektor kegiatan ekonomi kreatif desa sesuai ketentuan UU Desa. Dalam proses pemerintahan desa, maka kepala negeri dengan dukungan BPD akan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain: Pembentukan PERDES, Pembentukan Koperasi Desa, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan Pembangunan Pariwisata Desa.
Secara organisatoris posisi LAD selaku mitra kerja PEMDES sangat memerlukan dukungan tua-tua adat desa/marga yang dapat dipilih dari organisasi paguyuban MAHUDATARA di desa asal dan dari tanah perantauan.
Tua-tua adat suku itu akan mudah dipilih/ditetapkan oleh bupati yang disebut sebagai satuan kerja (Satker) lembaga adat desa yang mencakup utusan-utusan MAHUDATARA yang tinggal di desa asal atau dari tanah rantau. H.P. Panggabean yang juga mantan Hakim Agung MA-RI dan Ketua Umum DPP KERABAT (Kerukunan Masyarakat Batak) menerangkan, berbagai ulasan dan usulan mereka dimohonkan agar diperhatikan dan didukung pimpinan MPR/DPD-RI, agar sistem pemerintahan desa adat dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia yang secara nyata mendapat dukungan dari tua-tua adat (suku/marga) dan tokoh lintas agama. Sekretariat KERMAHUDATARA sekarang Jalan Kartika Alam II No. 35, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, Telp.: +62-21 759 00080, Fax.: +62-21 759 00078, Email:  kermahudatara@yahoo.com. EP 

 



 



Berita Terkait