Jahmada Girsang, S.H., M.H., CLA.
Bicara Penegakan Hukum, KPK dan HAM di Era Presiden Joko Widodo

923 dibaca
Jahmada Girsang, S.H., M.H., CLA. Peduli penegakan hukum.

            BERITA NARWASTU.COM. Penegakan hukum di Indonesia sekarang ini banyak kemajuan yang dipengaruhi oleh politik hukum nasional. Dimulai dari pimpinan kabinet tertinggi, karena presiden kita sekarang seorang pilihan rakyat, dan mempunyai target-target tertentu untuk mensejahterakan hidup rakyat. Hal itu disampaikan advokat/pengacara senior, Jahmada Girsang, S.H., M.H., CLA. saat ditemui oleh Majalah NARWASTU baru-baru ini di kantornya di Golden Centrum Jalan Majapahit No. 26 Blok O, Jakarta Pusat.

            Jahmada Girsang lahir di Sumatera Utara, pada 16 Oktober 1962. Dia lulusan S2 ilmu hukum dari  Universitas Jayabaya, Jakarta. Jahmada Girsang kini Managing Partners di JAGIRS Law office, dan ia punya kemampuan mumpuni di bidang hukum. Berbicara tentang hukum di Indonesia, Jahmada mengatakan, saat ini Pak Jokowi sebagai Presiden RI sudah memulai dengan gebrakannya, yang diikuti oleh menteri-menterinya sudah mulai memegang teguh prinsip-prinsip hukum. Contoh KPK dengan cara mereka yang canggih dapat menangkap para koruptor dalam hitungan jam, itu kemajuan di bidang hukum saat ini.

            Pria yang juga Penasihat Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) ini memilih ilmu hukum, karena menurutnya, ia berasal dari suku Batak (Sumatera Utara). Suku Batak mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu sejak lahir sudah diajar agar pandai berbicara, sudah ahli dalam berbicara, lantaran selalu diajarkan cara berdialog saat ada acara atau pertemuan-pertemuan di keluarga. Jadi menurut Jahmada, tidak ada orang hukum yang diam, tentu bakatnya berbicara harus terus diasah lewat pendidikan di akademik.

Dalam melihat pelanggaran HAM di Indonesia saat ini, seperti perusakan gereja (tempat ibadah) oleh kelompok massa anarkis, menurutnya, sudah berkurang. “Saat ini Bapak Jokowi dan timnya serta aparat-aparatnya sudah mulai meninjau ke arah itu. Contohnya, perizinan gereja saat ini sudah mulai keluar, apalagi setelah Ahok tampil sebagai Gubernur DKI Jakarta,” kata Jahmada. Tadinya IMB gerejanya di GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) Rawamangun, Jakarta Timur, walau sudah diurus 20 tahun lalu tidak pernah dapat izin, tetapi setelah Ahok menjadi Gubernur di DKI Jakarta, GKPS Rawamangun saat ini sudah mendapat IMB.

 Pelanggaran HAM dan penegakan hukum, menurut Jahmada, dapat ditinjau seperti dua sesi mata uang yang harus diperhatikan. Contohnya, penggusuran warga DKI Jakarta yang tinggal di tempat kumuh untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak oleh Ahok, di satu sisi, mereka sama-sama berkomentar kalau hak asasinya tidak diperhatikan. Menurut Jahmada, pemahaman hak asasi perlu diperdalam, apa yang dinamakan hak asasi itu. “Takutnya nanti dilarang menegakkan hukum, karena melanggar hak asasi. Padahal ini justru mensejahterakan dan menaikkan taraf hidup rakyat,” pungkas Kristiani yang taat ini.

  Hak asasi manusia (HAM), ujar Jahmada Girsang,  tidak berdiri sendiri, sangat berhubungan dengan sosial ekonomi, budaya di suatu bangsa itu. Contohnya hak asasi manusia di Amerika Serikat dengan di Indonesia itu berbeda, penerapan hak asasi tidak boleh melupakan budaya dan struktural hukum yang ada di bangsa itu. Komnas HAM, imbuh Jahmada Girsang, harusnya mendeklear apa definisi dari HAM itu. “Jangan dikit-dikit HAM, itu kurang kerjaan namanya. Malah menghambat penegakan hukum,” cetusnya. Penegakan hukum, kata Jahmada Girsang, ada tiga unsur, yaitu substansi, struktur dan cultural.

Substansi itu hukumnya sendiri. Struktur adalah pejabat atau lembaga yang menegakkan hukum. Kultural adalah adegannya. “Menurut Lawrence M. Friedman ahli hukum, teori penegakan hukum itu ada tiga unsur yang terlibat di sini. Substansi hukum, maksudnya di Indonesia banyak sekali hukum. Maka sekarang dikurang-kuranginperdanya, karena sudah berlebihan. Kemudian strukturnya, lembaga peradilannya termasuk pemerintahannya, termasuk DPR-nya segala macam dan budayanya. Apapun hebat strukturnya, apapun hebat substansi hukumnya, semua ada di Indonesia. Struktur dan peradilannya lengkap, tetapi kultural mental penegak hukumnya itu bagaimana. Ini harus dikombain, maka Jokowi pernah bilang tentang Revolusi Mental. Jadi sekarang pemerintahan Indonesia sudah tanggap tentang masalah hukum,” terangnya.

Substansi sudah cukup, strukturalnya sudah cukup, sekarang mentalnya. Kadang rusak mentalnya. Agar tiga pilar ini seimbang, yaitu substansi, struktural dan kultural harus dilengkapi dengan yang namanya Revolusi Mental.  KPK, dalam pandangan Jahmada, adalah superbody. KPK bisa melintasi berbagai dimensi, kerjanya rapi dan KPK sangat cerdik dan pandai. Menurut  Jahmada, syarat masuk KPK, penyidiknya dari kejaksaan dan  kepolisian yang terbaik. Artinya KPK itu suatu lembaga yang luar biasa, yang benar-benar sudah mantap dan harus dihargai.

Kejaksaan juga sudah mantap, dan cepat menangani kasus pemberkasan, contoh kasus Jessica Wongso (Kopi Maut). Itulah hebatnya kejaksaan. Kalau dulu kasus seperti ini bisa terpendam, sekarang penyelidiknya sudah pintar-pintar, cepat prosesnya. “Sekarang kasus Jessica Wongso sudah dalam proses persidangan, dan bagaimana polisi menyikapi kasus ini, sehingga unsurnya memenuhi dan bisa masuk kejaksaan. Dan saat ini kasus Jessica sudah bergulir ke pengadilan. Unsur-unsur itu diikuti di pengadilan, fakta-faktanya akan dibuktikan, apakah nanti Jessica dihukum atau tidak. Itu akan diserahkan kepada proses yang berjalan,” tuturnya.

Sedangkan bicara soal Kapolri baru, Jenderal Pol. Tito Karnavian, menurut Jahmada, itu hak prerogatifnya Pak Jokowi selaku Presiden RI. “Untuk menentukan siapa, itu ada undang-undang kebijakan. Tentu dia tahu siapa yang terbaik untuk memimpin jajaran Polri, minimal beberapa tahun ke depan. Pak Tito Karnavian mempunyai keahlian khusus, yaitu beliau memahami berbagai bahasa. Itu keahlian luar biasa. Kita beri dukungan saja,  mudah-mudahan ada hal baru. Yang kita butuhkan adalah terobosan-terobosan hukum,” tukasnya.   

Dalam menangani masalah kliennya, sebagai advokat atau pengacara Jahmada Girsang memberikan suatu nilai kepercayaan kepada kliennya. Karena menurut Jahmada, kepercayaan itu wajib dijaga, dan sangat mahal harganya. Untuk itu Jahmada memberikan pelayanan semaksimal mungkin, dengan segenap hati, seperti ditulis di dalam Kitab Kolose 3:23, yaitu lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. JK

Berita Terkait