Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. Terus Berkarya Melalui KERMAHUDATARA dan KERABAT

32 dibaca
Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. diabadikan bersama pengurus DPN KERMAHUDATARA dan Prof. Dr. Jimly Assidiq dalam sebuah acara seminar.

Beritanarwastu.com. Baru-baru ini, DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA) yang dipimpin pakar hukum dan tokoh masyarakat, Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. sudah mengadakan lokakarya seputar hukum adat dan desa di Kampus UKI Cawang, Jakarta, bersama tokoh-tokoh nasional dan pakar hukum. Selanjutnya, DPN KERMAHUDATARA pun mengadakan festival tari dari berbagai suku di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Acara itu diadakan KERMAHUDATARA untuk menunjukkan kepedulian atau cintanya terhadap bangsa ini.

             Bahkan, KERMAHUDATARA bekerjasama dengan DPP Kerukunan Masyarakat Batak (KERABAT) yang juga dipimpin mantan Hakim Agung RI ini, juga berulang kali memberi penghargaan ulos kepada tokoh-tokoh nasionalis sebagai bentuk apresiasi. Terkait dengan lokakarya yang diadakan KERMAHUDATARA itu, H.P. Panggabean menerangkan, politik hukum pemerintahan desa yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo sejak 2014 sesungguhnya diarahkan untuk membangun economic creative desa melalui penyediaan APBN berupa Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa berkisar Rp 1,4 milyar per tahun.

             Terkait dengan itu, katanya, Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) sudah seharusnya memberikan dukungan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana amanah desa. Dan sehubungan dengan Pemberdayaan Sistem Pemerintahan Desa untuk Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa, katanya, lembaga adat desa (SatKer MAHUDAT) di tanah rantau dan desa asal bersama lembaga adat atau organisasi agama sudah semestinya mendukung terbentuknya Sistem Pemerintah Desa dengan menempatkan peranan MAHUDAT dalam SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Pemerintah Desa.

Undang-Undang Desa, imbuh dosen UPH Kota Tangerang ini, sudah menentukan penggunaan ADD tahunan harus didukung dengan pengadaan Perdes/Perdakab yang dilandasi penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) maupun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) serta PEMKAB dan PEMDES sudah harus mendukung program pembangunan desa yang perlu didasarkan posisi desa adat sebagai subyek pembangunan. Program Pemerintah Desa Adat, tegasnya, berdasarkan UU Desa tersebut telah menempatkannya sebagai subyek pembangunan.

H.P. Panggabean pun menyampaikan pokok-pokok pemikirannya terkait dengan hal itu.
Pertama, mengimbau Pemerintah Pusat agar semakin mampu mendukung penerapan UU Agraria dan Pengakuan Hak Ulayat Suku yang didasari Hukum Adat Suku-suku yang masih berlaku sampai saat ini dan berguna mendukung penerapan etika kasih bangsa untuk persatuan Indonesia. Kedua, mengimbau PEMKAB seluruh Indonesia sudah saatnya memberdayakan Hak MAHUDAT dengan cara menerbitkan SK Satuan Kerja (SatKer) Lembaga Adat Desa (LAD) yang terdiri dari warga MAHUDAT di desa asal dan di tanah rantau untuk bereperan aktif mendukung program Economic Creative Desa Adat.

Dan ketiga, mengimbau supaya pemuka masyarakat adat dan tokoh agama dari seluruh suku/marga Indonesia untuk semakin memahami peranan kekerabatan marga/suku untuk secara aktif membangun desa asalnya.

Keempat, mengimbau PEMKAB, PEMDES, dan LAD bersama instansi terkait untuk melakukan survei atau pengkajian terpadu untuk pemetaan batas teritorial tanah ulayat/desa adat. Kelima, mengimbau LAD dengan dukungan lembaga sosial desa/agama secara bersama menciptakan desa adat contoh yang memiliki gedung pertemuan desa seluas kurang lebih 1 ha sebagai pusat pemerintahan desa adat, pusat pariwisata desa, bibit pertanian, bibit peternakan, dan pelatihan keterampilan hidup (PKH) lainnya.

H.P. Panggabean menambahkan, supaya peranan MAHUDATARA, yaitu tetua adat suku marga dalam sistem pemerintahan desa adat menurut UU Desa/PP 2015, maka SOTK Sistem Pemerintahan Desa Adat harusnya terdiri dari tiga unsur, yakni Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif yang turut melakukan pengawasan proyek, dan Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan desa. KL

Berita Terkait