Pemilihan Serentak 2019 di Indonesia

* Oleh: Prof. Dr. Marten Napang, S.H., M.H., M.Si 140 dibaca


         Beritanarwastu.com. Pemerintah dan rakyat Indonesia telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten serta DPD-RI. Pemilihan Serentak ini untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019. Beberapa saat setelah pemungutan suara berakhir pada tanggal 17 April 2019 yang lalu berkembang beberapa isu kecenderungan yang berfokus pada hasil quick count dan/atau disertai quick prediction. Walaupun keduanya bersifat belum resmi, namun tetap memberi pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan dan sosial politik yang menggambarkan arah pembentukan sistem demokrasi Indonesia.

          Quick count dan/atau disertai quick prediction tergambar pada klaim pasangan calon sebagai Pasangan Terpilih Presiden RI dan/atau disertai susunan kabinet presiden terpilih serta prioritas pembangunan pemerintahannya. Disertai isu-isu temuan kecurangan terkait suara pemilih, people power dan konsentrasi massa dan unjuk rasa besar-besaran. Pemasangan spanduk dan pemberian karangan bunga ucapan selamat sebagai presiden terpilih bagian dari kecepatan perhitungan suara dan perkiraan kemenangan. Hal di atas merupakan bagian dari hiruk pikuk demokrasi-pemilihan sambil menunggu pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum RI.

         Masih termotivasi aroma persaingan menjadi yang terpilih. Sangat prematur jika dipandang sebagai pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Pemilu, Konstitusi atau tindak pidana makar yang bermaksud menumbangkan pemerintah yang sah. Namun demikian ketika KPU telah menetapkan dan mengumumkan secara resmi hasil pemilihan umum serentak dan/atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu, maka semua hiruk pikuk yang bertentangan nantinya dengan keputusan KPU sebaiknya dihentikan karena dapat dipandang  sebagai unsur sengaja dan berencana melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum antara lain: tindak pidana penghasutan, ancaman kekerasan terhadap barang dan orang, perlawanan terhadap aparat pemerintah sampai pada tindak pidana makar, suatu tindakan yang bermaksud menumbangkan kepala pemerintahan yang sah.

Setidaknya ada dua model pemilihan serentak dalam praktik demokrasi, yaitu, pertama, pemilihan serentak dengan sistem Dwi Party (Sistem dua partai politik). Amerika Serikat menerapkannya secara efektif dalam kurun waktu lebih seratus tahun di mana pada pemilihan umum dilaksanakan pemilihan Presiden, Senator (sepertiga anggota Senat), anggota DPR (House of Representatif), Gubernur Negara Bagian (yang berakhir masa jabatannya). Sementara dalam pemilihan sela dua tahunan memilih secara serentak Senator (sepertiga anggota senat), anggota DPR (House of Representatif), Gubernur Negara Bagian (yang berakhir masa jabatannya) serta pejabat-pejabat publik lainnya.

Dalam pemilihan serentak ini terbentuk suatu tradisi para kandidat yang mencerminkan pandangan partai, yaitu beberapa saat setelah hasil pemilihan negara-negara dipublikasikan, kandidat yang tidak mendapat dukungan mayoritas segera memberikan ucapan selamat kepada yang mendapat dukungan suara mayoritas, meskipun Electoral Collage yang berwenang memutuskan hasil pemililhan presiden belum secara resmi bersidang.

Sampai sekarang satu-satunya hasil pemilihan presiden Amerika Serikat yang diselesaikan di Supreme Court (Mahkamah Agung Federal AS) adalah hasil pemilihan presiden di Negara Bagian Florida. Kemudian beberapa saat setelah Mahkamah Agung AS memutuskan hasil pemilihan presiden yang disengketakan, kandidat Presiden Al Gore dari Partai Demokrat memberi ucapan selamat kepada kandidat Presiden George Bush Jr. dari Partai Republik sebagai presiden terpilih.

Kedua, pemilihan serentak dengan Sistem Multy Party (Sistem banyak partai politik), sebagaimana sekarang mulai diterapkan di Indonesia. Walaupun dianggap sukses terselenggara tanpa menyisakan konflik horizontal yang semula sangat dikhawatir terjadi. Sebagaimana sering diberitakan terjadi di negara lain menimbulkan banyak korban yang meluas, seperti di India, Pakistan dan Bangladesh. Namun dianggap sukses, pemilihan serentak dengan sistem multipartai di Indonesia masih perlu dievaluasi untuk penyempurnaan ke depan sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Presiden RI Dr. H.M. Jusuf Kalla

 

Pembentukan Demokrasi Kebangsaan Konstitusional

Secara teoritik dan ditemukan dalam praktik, demokrasi mempunyai dua dimensi tradisi: konflik dan konsensus. Tradisi konflik timbul dari dimensi kompetisi atau persaingan di mana para pihak saling bersaing dalam mencapai nilai-nilai yang diperjuangkan, saling membendung dalam mencapai nilai-nilai yang diinginkan. Perjuangan berfokus pada pencapaian perwujudan prinsip demokrasi Majority Rule dan Minoritas Right yang telah dikonsensuskan.

Tradisi konflik menjadi sumber inspirasi tradisi konsensus terus menerus tanpa batas, sehingga segala bentuk kompetisi atau persaingan para pihak dilaksanakan sesuai aturan main dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan segala perbedaan yang disengketakan diselesaikan secara yudisial melalui lembaga peradilan yang berwenang. Prinsip paling mendasarkan dalam proses pemilihan dan penyelesaian sengketa pemilihan, bahwa hak suara yang telah diberikan oleh setiap rakyat pemilih tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat diubah oleh siapapun dan dengan alasan apapun.

 

Perkembangan Demokrasi Terkini

Sejak proses penetapan pasangan calon presiden (beserta anggota DPD dan Legislatif), masa kampanye dan pasca pemungutan suara menggambarkan perkembangan terkini demokrasi Indonesia yang mengarah pada pembentukan Demokrasi Kebangsaan Konstitusional. Politik identitas bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang mengundang sikap toleransi-intoleransi mendorong semakin menguat dan meluasnya kesadaran solidaritas Kebhinnekaan Tunggal Ika di antara warga negara Indonesia. Kesadaran ini memperkuat rasa kebangsaan dalam proses-proses pemilihan umum serentak.

Demikian pun politik identitas SARA yang mempersoalkan kembali ideologi negara Pancasila dan NKRI telah mendorong semakin menguat dan meluas kesadaran mempertahankan kembali prinsip-prinsip pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila sebagaimana dimaksudkan oleh Founding Fathers dalam UUD 1945. Kesadaran ini memperkuat penerapan prinsip-prinsip konstitusional UUD 1945 dalam proses-proses pemilihan umum serentak.  

Kesadaran solidaritas kebangsaan dan konstitusional di antara warga negara Indonesia tersebut mendorong tampilnya peran TNI-Polri yang solid dalam proses-proses pemilihan umum serentak.  Pada akhirnya kesadaran solidaritas kebangsaan dan konstitusional ini mendorong mengidołakan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden dengan pola kepemimpinan multikultural-pluralis yang berdiri kerakyatan, penuh kesederhanaan dan menjamin perlindungan yang sama bagi semua rakyat. Model kepemimpinan multikultural-pluralis ini lebih berpengaruh bagi para pemilih menjatuhkan pilihannya dibanding program pembangunan yang ditawarkan pada kandidat.

Arah perkermbangan pembentukan Demokrasi Kebangsaan Konstitusional Indonesia ke depan semakin mempopulerkan pola kepemimpinan kandidat yang multikultural-pluralis yang berciri kerakyatan, penuh kesederhanaan dan menjamin perlindungan yang sama bagi semua rakyat.

 

Rekonsiliasi Pasca Pemilu Serentak

Dalam demokrasi tradisi konflik yang timbul dari persaingan para pihak diselesaikan lewat tradisi konsensus yang dipandang sebagai aturan-keteraturan yang tertinggi terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum. Dalam praktik demokrasi Indonesia berkembang  Tradisi Rekonsiliasi Pasca Pemilihan Umum. Tradisi rekonsiliasi ini tercermin dalam penyusunan kabinet oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kabinet disusun dengan mengakomodir kepentingan partai politik pendukung pasangan Capres/Cawapres yang tidak terpilih.

Sehingga persengketaan hasil pemilu tidak berkepanjangan dan tidak ada pihak berlanjut sebagal oposan. Tradisi rekonsiliasi ini meredam kemungkinan munculnya sikap oposan terhadap pemerintah apalagi presiden memiliki hak prerogatif melakukan reshufle kabinet sesuai kebutuhan. Sehingga tradísi rekonsiliasi dan tradisi reshufle kabinet menjadi tradisi khas sistem Demokrasi Kebangsaan Konstitusional Indonesia.  Sebagai sebuah tradisi, Rekonsillasi dan Reshafel Kabinet berjalan alamiah sesual kebutuhan bangsa dan keutuhan NKRI

 

Kesimpulan

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin lebih berpeluang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.  Partai politik yang menampilkan kandidat dengan pola kepemimpinan kebangsaan-multikultural pluralis lebih populer memenuhi aspirasi sebagian besar para pemilih, baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maupun legislatif.

Presiden yang mengembangkan pola kepemimpinan kebangsaan-multikultural pluralis lebih populer terpilih kembali dalam masa jabatan kedua, sekaligus dapat mendukung partai politik pengusungnya mendapat dukungan populer para pemilih. Tradisi reshufle kabinet menjadi fundasi utama perkembangan sistem Demokrasi Kebangsaan Konstitusional di Negara Kesatuan Republik indonesia.

·  Penulis adalah Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, pakar demokrasi/hukum dan Ketua Forum Komunikasi Tokoh-tokoh Kristiani Pilihan Majalah NARWASTU (FORKOM NARWASTU). 

Berita Terkait