Pernyataan Sikap Gerakan Warga Lawan Terorisme

250 dibaca
Pdt. DR. Freddy Soenyoto (Sekretaris Umum PGLII) saat membacakan pernyataan sikap para tokoh lintas agama dan aktivis kemanusiaan di Jakarta.

BERITANARWASTU.COM. Budayawan, aktivis, tokoh agama, dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Warga Lawan Terorisme menyampaikan pernyataan sikap terkait rangkaian aksi teror yang terjadi di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, hingga bom bunuh diri di Surabaya, Rusunawa Sidoarjo dan Polrestabes Surabaya Jawa Timur, di Wahid Foundation, Jalan Taman Amir Hamzah No 8, Pegangsaan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 15 Mei 2018 lalu.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyatakan, pertama, mendukung penuh sikap aparat penegak hukum dan Pemerintah untuk segera menghentikan teror dan menindak tegas para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi-aksi teror. Kedua, mendorong Pemerintah untuk memastikan pemulihan yang efektif kepada para korban dan keluarganya.

Ketiga, mendesak Pemerintah dan parlemen untuk segera mensahkan Revisi UU Anti Terorisme sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang didasarkan supremasi sipil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Keempat, mendesak Pemerintah untuk lebih proaktif dalam memulihkan dan memberikan rasa aman serta perlindungan terhadap segenap warga dari berbagai bentuk teror, dengan berbagai langkah, antara lain memperkuat kerjasama seluruh institusi Pemerintahan di tingkat daerah dan nasional, badan legislatif, dan institusi penegak hukum dalam memberantas radikalisme, ekstrimisme terorisme.

Sedangkan kepada masyarakat, Gerakan Warga Lawan Terorisme menyerukan antara lain, agar menjaga dan memperkuat bangunan persatuan dan harmoni serta mempererat ikatan antarsuku, agama atau kepercayaan, ras dan antargolongan (SARA) agar tidak mudah diadu domba oleh teroris dan pihak manapun, memperkuat kohesi sosial dengan merawat dan menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, terlibat aktif mengawaasi lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat untuk melaporlakn jika ada hal-hal yang mencurigakan.  

Pada kesempatan itu, aktivis HAM Hendardi dari SETARA Institute menegaskan, rangkaian teror yang terjadi di Surabaya juga bagian dari upaya mengguncang stabilitas nasional di tahun politik ini. “Karena itu para elite politik janganlah memainkan isu antitoleransi, radikalisme dan sebagainya,” tukas Hendardi. Sedangkan Prof. Dr. Musdah Mulia dari ICRP mengingatkan, berdasarkan penelitiannya, masih ada sekitar 120 orang pengganti bom bunuh diri. “Perempuan dan anak-anak dipakai, mereka menjadi korban,” tukasnya. Dia juga mengingatkan agar kita tidak membiarkan perilaku intoleran sekecil apapun, dan ujaran kebencian berseliweran di media sosial (medsos).

Gerakan Warga Lawan Terorisme didukung oleh sejumlah lembaga, di antaranya PGI, Wahid Foundation, ICRP, ANBTI, KWI, Maarif Institute, Yayasan Cahaya Guru, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Majelis Budayana Indonesia, PGLII, INFID, FORDHAKA, LBH Makassar, Solo Bersimfoni, Thamrin School of Climate Change and Sustainbility, Gerakan Indonesia Beragam, Relawan Peduli Korban Bom Surabaya, Perempuan Indonesia Anti Korupsi, Gerakan Narasi Damai Nusantara, dan Majelis Budhayana Indonesia. KT

Berita Terkait